JANGAN KAGET! Visi Misi NEKAD Calon Gubernur DKI 2024 BONGKAR Total Jakarta: Selamat dari Polusi, Atau Kota Beton Ini TAMAT!

Mengurai Janji Hijau: Visi Misi Calon Gubernur DKI Jakarta 2024 untuk Ketahanan Lingkungan Urban

Isu perubahan iklim global kini menjadi tantangan domestik yang mendesak.

DKI Jakarta, sebagai megapolitan yang rentan banjir rob dan kualitas udara buruk, menuntut solusi konkret dari pemimpin baru.

Siapa calon gubernur yang paling serius membawa agenda keberlanjutan?

Analisis mendalam ini mengupas tuntas visi misi kandidat Pilgub 2024.

Mereka menawarkan janji strategis untuk menjadikan Ibu Kota lebih tangguh, hijau, dan layak huni, mulai dari transportasi hingga ketahanan air.

Ancaman Polusi: Prioritas Utama Agenda Hijau

Kualitas udara Jakarta seringkali menempati peringkat terburuk dunia.

Data IQAir menunjukkan dampak kesehatan dan ekonomi yang signifikan akibat polusi.

Oleh karena itu, mengatasi polusi menjadi fokus sentral hampir semua kandidat pro-lingkungan.

Visi mereka menekankan pada transisi energi dan pengetatan regulasi emisi.

Salah satu janji kunci adalah percepatan elektrifikasi armada transportasi publik.

Mereka berencana mengganti seluruh bus TransJakarta lama menjadi berbasis listrik (EV) dalam jangka waktu lima tahun.

Ini didukung perluasan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang masif.

Beberapa kandidat juga menyuarakan implementasi zona rendah emisi (LEZ) yang diperluas.

LEZ akan membatasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil memasuki area ring satu perkantoran dan bisnis.

Kebijakan ini diambil berdasarkan studi sukses di kota-kota besar Eropa seperti London dan Paris.

Transparansi data kualitas udara juga dijanjikan akan ditingkatkan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi akurat secara *real-time* tentang tingkat polutan.

Langkah ini mendorong kesadaran dan partisipasi aktif publik dalam upaya mitigasi polusi. Sumber: Media News Jakarta.

Tak hanya kendaraan, pengendalian emisi industri dan cerobong asap juga masuk dalam program prioritas.

Pengawasan dan sanksi tegas akan dijatuhkan bagi pabrik yang melanggar baku mutu emisi.

Visi ini membutuhkan sinergi kuat antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan sektor swasta.

Ketahanan Air dan Mitigasi Bencana Banjir

Isu klasik Jakarta, banjir, kini diperparah dengan ancaman kenaikan permukaan air laut.

Program lingkungan harus berakar pada ketahanan air (water resilience) jangka panjang.

Calon A, misalnya, menawarkan konsep infrastruktur biru-hijau.

Program ini bukan sekadar membangun tanggul, tapi mengintegrasikan ekosistem air alami.

Revitalisasi total 13 sungai yang melintasi Jakarta menjadi agenda wajib.

Tujuannya adalah meningkatkan daya tampung, mengurangi sedimen, dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.

Pembangunan sumur resapan dan biopori diperkuat pada tingkat RT/RW.

Ini diiringi insentif bagi warga yang berkontribusi dalam konservasi air tanah.

Sementara itu, Calon B fokus pada optimalisasi sistem polder dan pompa air.

Mereka berjanji meningkatkan kapasitas stasiun pompa kritis di kawasan utara Jakarta.

Ini untuk menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang semakin cepat.

Ketahanan air minum juga menjadi perhatian serius.

Visi kandidat meliputi upaya mengurangi ketergantungan pada air tanah, yang memicu penurunan muka tanah.

Akselerasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional menjadi kunci.

Tujuannya agar 80% penduduk Jakarta dapat mengakses air perpipaan berkualitas tinggi.

Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular

Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari.

Solusi TPA Bantar Gebang sudah tidak berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Visi pro-lingkungan menekankan pada perubahan paradigma dari kumpul-angkut-buang menjadi daur ulang dan pengurangan.

Program utama yang diusung adalah desentralisasi pengelolaan sampah.

Fasilitas pengolahan sampah antara (Intermediate Treatment Facility/ITF) akan dipercepat pembangunannya di beberapa zona.

ITF ini diharapkan mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke TPA hingga 50%.

Namun, yang lebih penting adalah edukasi pemilahan sampah di sumbernya.

Kandidat berjanji memperkuat peraturan wajib pemilahan organik, anorganik, dan residu di setiap rumah tangga.

Dukungan teknologi seperti aplikasi penjemputan sampah terpilah berbasis digital juga akan dioptimalkan.

Ekonomi sirkular menjadi tulang punggung pengelolaan sampah modern.

Para calon gubernur berkomitmen membuka lapangan kerja baru di sektor daur ulang.

Ini termasuk pemberian insentif pajak bagi industri yang menggunakan bahan baku hasil daur ulang (recycled content).

Pendekatan ini tidak hanya membersihkan kota, tetapi juga memutar roda ekonomi hijau.

Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase RTH Jakarta masih jauh di bawah standar ideal PBB, yaitu 30%.

Peningkatan RTH sangat vital untuk menyerap polutan, mengurangi efek pulau panas (heat island effect), dan meningkatkan kualitas hidup.

Calon C menargetkan peningkatan RTH publik hingga 15% dari total luas wilayah dalam lima tahun.

Program ini mencakup konversi lahan non-produktif menjadi taman kota dan hutan kota vertikal.

Revitalisasi kawasan kumuh juga akan diiringi pembangunan RTH komunal.

Ini memastikan setiap warga memiliki akses mudah ke taman hijau dalam radius 500 meter dari rumah mereka.

Konsep *Urban Farming* atau pertanian kota juga diangkat kembali.

Tujuannya ganda: mengoptimalkan lahan terbatas dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.

Pelibatan komunitas dan sekolah dalam program penanaman pohon masif sangat ditekankan.

RTH bukan sekadar estetika, melainkan infrastruktur esensial bagi ketahanan lingkungan Jakarta.

Tantangan Implementasi dan Pendanaan Hijau

Visi misi yang pro-lingkungan ini terdengar menjanjikan, namun tantangan implementasi sangat besar.

Pendanaan proyek infrastruktur hijau membutuhkan komitmen anggaran yang substansial.

Misalnya, proyek elektrifikasi transportasi memerlukan triliunan rupiah.

Diperlukan skema pembiayaan inovatif, bukan hanya mengandalkan APBD.

Kandidat perlu menjelaskan strategi mereka dalam menarik investasi hijau.

Ini termasuk penerbitan obligasi hijau (green bonds) atau kemitraan publik-swasta (PPP) yang kuat.

Tantangan birokrasi dan resistensi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan juga harus diatasi.

Contohnya, implementasi zona berbayar di jalan protokol yang memicu pro dan kontra.

Kepemimpinan yang kuat dan komunikasi publik yang efektif menjadi penentu keberhasilan.

Program lingkungan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus menjadi kebijakan publik yang mengikat.

DKI Jakarta membutuhkan Gubernur yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekologi.

Pilgub 2024 akan menjadi penentuan, apakah Jakarta siap menghadapi krisis iklim atau tidak.

Masyarakat harus mengawal janji-janji hijau ini setelah pemilihan usai.

Keberlanjutan lingkungan adalah investasi kolektif untuk masa depan kota ini.

***